Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pendampingan hukum karena tidak mampu membayar jasa advokat secara mandiri. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu sarana yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut melalui pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai profesi hukum, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan advokat, bantuan hukum, keadilan, dan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa advokat mempunyai posisi penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, baik melalui pendampingan litigasi maupun nonlitigasi. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian bantuan hukum memiliki keterkaitan dengan nilai keadilan (al-'adl), persamaan (al-musawah), tolong-menolong dalam kebaikan (`al-ta'awun), dan perlindungan terhadap hak manusia. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum melalui LBH dapat dipandang tidak hanya sebagai pelaksanaan kewajiban hukum dan profesi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan hukum masyarakat.